Antara Daratan dan Kepulauan (1)

SUATU saat nanti, wilayah kepulauan Kota Makassar tidak akan lagi terasa sebagai daerah yang terpisah. Pulau Lumulumu atau Kodingareng yang jika dilihat seperti tenggelam di bawah cakrawala tidak akan lagi terasa begitu jauh. Transportasi dari wilayah daratan sangat mudah. Demikian juga transportasi antarpulau-pulau kecil tersebut. Makassar akan menjadi suatu entitas lengkap daratan dan kepulauan. Dan masyarakat kepulauan akan dengan bangga menggatakan, "Saya adalah warga Kota Makassar."

Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Hasanuddin, Ir Bachrianto Bachtiar MSc, mengatakan, membangun Makassar menuju kota dunia hingga 2025 mendatang harus komprehensif. Pembangunan tidak hanya memperhatikan wilayah daratan. Sebab wilayah Makassar bukan hanya mencakup daratan, melainkan juga wilayah peraiaran yang bahkan jauh lebih luas dari daratannya. Sudah tentu termasuk di dalamnya adalah wilayah kepulauan.

Daratan-Kepulauan
Kepulauan Kota Makassar adalah bagian dari gugusan kepulauan yang disebut spermonde shelf (dangkalan spermonde). Gugusan yang terletak di jazirah Sulawesi bagian barat selatan ini membentang dari Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) hingga Kabupaten Kepulauan Selayar.

Terdapat 120 pulau. Sebanyak 11 di antaranya beradi di wilayah Kota Makassar, yaitu Pulau Lanjukang, Pulau Langkai, Pulau Lumulumu, Pulau Bonetambung, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Samalona, Pulau Lae-lae, Pulau Lae-lae Kecil, dan Pulau Kayangan.

Sadar atau tidak, saat ini kesenjangan antara wilayah daratan dan kepulauan sedang terjadi. Sejauh ini, pembangunan wilayah laut dan kepulauan tidak cukup mendapatkan perhatian. Pemerintah Kota Makassar masih lebih memperhatikan pembangunan wilayah daratan.

Pembangunan infrastruktur, investasi, dan industri masih terfokus pada wilayah daratan.
Akibatnya, masyarakat kepulauan terbelit kemiskinan selama bertahun-tahun. Mata pencarian mereka tidak berkembang dari masa ke masa. Pendapatan mereka juga tidak banyak mengalami perubahan. Celakanya, tipologi kemiskinan di kepulauan lebih permanen dari kemiskinan di daratan.

Kemiskinan di daratan lebih banyak disebabkan urbanisasi. Tetapi kemiskinan di kepulauan diderita oleh penduduk asli. Orang miskin di daratan masih bisa tertolong sedikit oleh mobilisasi sumbangan dari orang kaya. Orang miskin di kepulauan tidak bisa demikian karena mereka sama-sama miskin. Jika musim angin barat tiba, mereka tidak lagi bisa melaut dan hanya tinggal terjebak dalam wilayah mereka yang kecil. Tanpa penghasilan.

Pemerintah Kota Makassar secara ironis sebenarnya mengakui realitas kemiskinan pada masyarakat kepulauan. Sebanyak 11 dari 15 sekolah gratis yang mulai diterapkan di Makassar pada tahun 2006 lalu berada di wilayah kepulauan.(Bersambung)