Antara Daratan dan Kepulauan (2)

PESISIR dan kepulauan harus dilihat lebih luas dari sekadar yang terlihat secara fisik. Sebab, kekayaan yang tersimpan di wilayah kepulauan jauh melebihi apa yang dapat dilihat secara fisik. "Pesisir kita hanya empat mil. Pulau-pulau yang masuk wilayah Kota Makassar hanya ada 12. Itu bukan jumlah yang besar secara fisik. Tetapi saya yakin, potensi yang tersimpan di dalamnya, jauh melebihi jumlahnya secara fisik," katanya (wawancara Ir Bachrianto Bachtiar MSc; 27 Februari 2008).

Karena itu, hal yang harus dilakukan Pemerintah Kota Makassar adalah melakukan pemataan potensi. Potensi ekonomi kepulauan sungguh besar. Perikanan dan hasil laut lainnya telah menjadi penyangga utama perekonomian masyarakat kepulauan selama berabad-abad. Potensi perikanan tersebut terbagi atas perikanan darat atau tambak dan laut. Potensi kelautan seperti ikan baronang, kerapu, rumput laut dan teripang, serta berbagai macam ikan laut.

Sedangkan untuk hasil tambak antara lain ikan bandeng dan udang windu. Ikan merupakan komoditas yang cukup melimpah di Kota Makassar. Produksi ikan pada tahun 2005 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Produksi ikan pada tahun 2004 sebanyak 13.836,5 ton. Pada tahun 2005 produksi ikan naik sebanyak 14.417,8 ton (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; Potensi Perikanan Kota Makassar, 25 April 2006).

Belum lagi sektor pariwisata. Makassar memiliki keindahan alam laut yang sebenarnya dapat menghasilkan pemasukan bagi masyarakat kepulauan. Berdasarkan pemetaan potensi wisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Makassar, hampir seluruh pulau memiliki potensi wisata.
Pulau Lanjukkang memiliki potensi wisata terumbu karang (snorkling) dan pasir putih. Pulau Langkai memiliki potensi wisata terumbu karang (snorkling), memancing, dan pembuatan perahu tradisional. Pulau Lumulumu memiliki potensi wisata memancing. Pulau Bonetambung memiliki potensi wisata terumbu karang (snorkling), memancing, dan atraksi tradisional.

Kemudian Pulau Kodingareng Lompo memiliki potensi wisata terumbu karang (snorkling), memancing, dan atraksi tradisional. Pulau Kodingareng Keke memiliki wisata terumbu karang (snorkling), pasir putih, dan resor sudah terbangun di sana. Pulau Barang Lompo memiliki potensi wisata terumbu karang (snorkling), makam makam tua abad IX, dan kerajinan cendera mata.

Pulau Barang Caddi memiliki potensi wisata terumbu karang (snorkling), pembuatan perahu tradisonal, dan upacara adat. Pulau Samalona memiliki potensi wisata pasir putih dan berenang. Pulau Kayangan memiliki memiliki potensi wisata memancing, dan resor dengan fasilitas lengkap. Pulau Laelae memiliki potensi wisata memancing, pasir putih, dan guest house.

Kemudian yang harus dilakukan pertama kali oleh pemerintah adalah membangun interkonektifitas antara pulau-pulau agar menjadi kesatuan yang integral agar potensi-potensi itu dapat diakses dan dipasarkan secara mudah. Dua hal itu, memetakan potensi dan menyediakan sarana transportasi, mengisyaratkan bahwa pembangunan wilayah laut dan kepulauan harus dibedakan dengan pembangunan wilayah daratan. Masalahnya sekarang, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memulai mengatasi masalah tersebut?

Pertama yang harus disadari adalah ada perbedaan antara daratan dan kepulauan. Jika kesadaran ini ada, pasti muncul pula pola penanganan yang berbeda. Penanganan yang spesifik kepulauan. Harus ada penanganan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, pemerintah misalnya memberikan subsidi sembako. Sebab, karena terpisah lautan, harga sembako di kepulauan lebih mahal dari daratan. Demikian juga dengan sarana transportasi.

Pemerintah harus membantu sarana transportasi yang aman dan murah agar mereka tidak terisolir. Kemudian, pemerintah harus memenuhi kebutuhan dasar kesehatan dan pendidikan bagi mereka. Yang ini diakui memang sedang dilakukan. Pemerintah kota telah membangun puskesmas dan sekolah yang disubsidi penuh di kepulauan.

Tetapi, menurut Bachrianto, seringkali berbagai infrastruktur yang dibangun itu bersifat pragmatis. Semuanya berorientasi proyek. Seperti jalan di kota yang melulu diperbaiki tapi juga melulu rusak. Seperti itulah pembangunan di kepulauan. Membangun infrastruktur, tetapi tidak lain sebagai pemenuhan kewajiban pemerintah saja. Setelah dibangun, seolah-olah tugas selesai. Mengapa tidak ada kesadaran bahwa pemberdayaan ekonomi di kepulauan jauh lebih penting dari pada pembangunan infrastruktur yang berorientasi proyek.

Untuk pembangunan jangka panjang, pemerintah bisa memulai dengan mendorong mereka membangun koperasi. Pekerjaan sebagian besar masyarakat kepulauan adalah nelayan. Itu memang basis mereka. Tetapi bukan berarti industri tidak bisa dibangun. Tentu industri yang berbasis kelautan seperti pengolahan hasil laut.

Secara bertahap kemudian pemerintah kota memfasilitasi pertemuan dmasyarakat kepulauan dengan pelaku pasar. Sektor ritel atau eksportir misalnya. Jika pemberdayaan jangka pendek dan jangka panjang sudah bisa dilakukan, sangat mungkin terwujud masyarakat kepulauan yang dinamis dan sejahtera.

Tetapi, Bachrianto mengingatkan, pembangunan dan pemberdayaan tidak boleh lagi berorientasi proyek. Semuanya harus didasarkan pada tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan masyarakat kepulauan. Cobalah untuk menuju Makassar 2025 dengan tidak ada lagi kesenjangan antara wilayah daratan dan kepulauan.(*)