Bangun Kota Dunia, Bangun Cyber City (3)

SALAH satu prasyarat untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang maju dan terkemuka di dunia adalah dengan membuat pemerintahannya menjadi baik. Ini populer dengan sebutan good governance. Aspek pemerintahan yang baik ini mau tidak mau harus dibangun disamping kewajiban membangun aspek ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya. Terdapat delapan ciri good governance. Tetapi di sini hanya akan diungkapkan satu saja yang terkait dengan penerapan teknologi informasi.

Teknologi ini merupakan alat yang sangat efektif untuk menciptakan ciri pemerintahan yang transparan. Dengan menggunakan teknologi informasi, transparansi itu akan mudah sekali diwujudkan. Teknologi ini tidak dibatasi oleh ruang maupun waktu. Apa saja yang direncanakan dan dilakukan oleh pemerintah akan bisa diketahui oleh warganya. Dengan demikian juga mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan pemerintahan yang aspiratif.

Misalnya tentang laporan keuangan. Cash flow yang dibuat pemerintah akan dengan mudah dikontrol. Bisa diketahui jika ada kesalahan atau penyimpangan. Penerimaan PNS juga bisa dijamin lebih transparan. Bahkan, protes pemilih yang merasa tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah bisa diminimalisir jika pemerintah menggunakan teknologi informasi.

Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi disebut e governance. Pemerintah Kota Makassar sebenarnya sudah menuju pada implementasi e governance. SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) merupakan bagian dari e governance. Ke depan diharapkan Pemerintah Kota Makassar bisa lebih meluaskan jenis pelayanan melalui e governance.

Sering kali seolah pemerintah terbentur masalah pendanaan dalam membangun e governance. Tetapi sebenarnya, masalah membangun infrastruktur teknologi informasi itu adalah masalah niat. Yang penting pemerintah harus punya niat yang kuat menjadikan dirinya lebih transparan. Jika tidak ada niat, biarpun memakai teknologi tercanggih tetap saja pemerintahan tidak akan berubah.

Soal mahal atau murah tidaklah perlu dibicarakan. Jika hendak introspeksi, lebih mahal membangun menara (tower) dibandingkan membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Masih lebih mahal biaya pengadaan mobil mewah pejabat dari pada membangun e governance.

Karena itu, bagi Dr Rhiza e-governance sangat mutlak. Sulit rasanya membayangkan hidup dalam pergaulan internasional saat ini jika Pemerintah Kota Makassar tidak bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jika Pemerintah Kota Makassar ingin maju dan telah mencanangkan untuk kembali ke kota dunia tahun 2025, maka sekarang harus membangun e governance.

Beberapa kota di dunia telah menerapkan cyber city dengan e-governance di dalamnya. Antara lain Canberra di Australia dan Shah Alam, sebuah kota di sebelah selatan Kuala Lumpur, Malaysia. Di kota ini, seluruh fungsi kota dan layanan publik telah berbasis teknologi informasi sehingga kota tersebut enak dikunjungi dan nyaman ditinggali.(*)