Entrepreneurial Governance, Pemerintah Inovatif (3)

UNTUK menuju kota dunia, Kota Makassar harus memperbaiki aspek pelayanan publik. Pakar ekonomi Universitas Hasanuddin, Dr Marzuki DEA, mengatakan, untuk mencapai hal tersebut pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Bisa dipastikan pemerintah akan gagal jika melakukannya sendiri.

Pemerintah kota harus bisa melibatkan stakeholder, yaitu para pengusaha, lembaga pembiayaan atau perbankan, dan masyarakat. Saat ini, hanya dua institusi yang berperan, yaitu eksekutif dan legislatif (Marzuki DEA dalam Seminar Makassar 2025 Kembali ke Kota Dunia, di Makassar, 16 Februari 2008)

Penekanan yang kedua adalah perubahan paradigma pemerintahan. Populer disebut entrepreneurial governance. Istilah ini mengacu pada birokrasi yang mempunyai etos entrepreneurial tertentu seperti dorongan untuk selalu berubah dan mengeksploitasi perubahan serta menjadikannya sebagai peluang. Birokrasi atau pemerintahan harus memiliki watak wirausaha yang kemudian terproyeksi dalam sikap melayani masyarakat.

Gaya yang dominan dari wirausaha adalah selalu mengedepankan prinsip inovatif-praktis. Bisa dipastikan, bagi pengusaha tidak ada pertemuan tanpa menghasilkan keputusan. Tidak seperti birokrat. Mereka bertemu untuk tidak menghasilkan keputusan apa-apa. "Maaf hal ini mesti diungkapkan kalau kita mau maju," kata Marzuki.

Segala keputusan pemerintah harus mengacu kepada kepentingan-kepentingan publik, bukan kepentingan pemerintah sendiri. Dalam prakteknya saat ini, memang ada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Masyarakat memang dilibatkan. Tetapi usulan masyarakat sangat kurang diperhatikan. Karena pemerintah lebih banyak memperhatikan kepentingannya sendiri. Begitu pula dalam menyikapi kepentingan stakeholder untuk pertumbuhan investasi dan ekonomi.

Mengapa harus demikian? Dalam dimensi ekonomi politik, globalisasi telah mengubah hubungan negara (state) dengan pasar (market) dalam model hubungan yang lebih market led development ketimbang state led development. Pasarlah yang memimpin pembangunan.

Sementara pemerintah bertindak sebagai katalisator dan regulator. Mendorong pertumbuhan ekonomi, merangsang investasi, dan menyeimbangkan berbagai kepentingan demi tujuan itu.
Oleh karena itu, perlu dilakukan reinvention government (penemuan atau perumusan kembali paradigma pemerintahan), yaitu suatu perubahan mendasar dalam organisasi dan sistem publik guna menciptakan peningkatan yang dramatis dalam hal efektivitas, efisiensi, adaptasi, dan kemampuan inovatif. Perubahan ini dapat dilakukan melalui perubahan tujuan, insentif, akuntabilitas, struktur kekuasaan, dan budaya. Pemerintah yang berwatak entrepreneur adalah pemerintah bersedia mengikis watak birokratisnya.

Beberapa ciri dari entrepreneurial bureaucracy adalah:
1. Sensitif dan responsif terhadap peluang baru yang timbul di dalam pasar, khususnya sebagai akibat dari proses globalisasi, liberalisasi, dan regionalisasi perdagangan.
2. Mampu melepaskan diri dari rutinitas kerja instrumental birokrasi dan mampu melakukan terobosan (breakthrough) melalui pemikiran yang kreatif dan inovatif.
3. Mempunyai wawasan jauh ke depan (futuristic) dan melihat persoalan

Dengan kata lain, birokrasi yang entrepreneurial tidak puas dengan kondisi statis dan seringkali harus menciptakan destabillizing forces atau aspek-aspek yang membuatnya merasa tidak mapan dan harus terus berubah. Kata kunci dari enterpreneurial adalah inovasi. Salah satu implementasi dari sikap inovatif, demikian Marzuki, adalah mampu merumuskan visi pemerintahan yang jelas.

Pemerintah biasanya selalu membuat visi yang panjang. Banyak sekali poinnya. Padahal stakeholder akan bingung. Mau dibawa ke mana kota ini? Visi yang baik tertuang dalam kalimat yang pendek. Hal itu belum terjadi di Makassar. Untuk dapat memperjelas visi kota, pemerintah harus inovatif. Untuk menjadi inovatif, pemerintah harus mengubah dalu mindset pemerintahan yang birokratis menjadi entrepreneurial. Kalau hal ini bisa terjadi, maka Kota Makassar sudah bisa mulai menyusun langkah kembali menuju kota dunia.(*)