Hunian Vertikal untuk Ledakan Populasi (1)

DALAM beberapa tahun terakhir, Kota Makassar mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bukan hanya dalam bidang ekonomi dan infrastruktur, Makassar juga mengalami ledakan jumlah penduduk. Baik karena pertambahan secara alamiah (kelahiran) maupun pertambahan karena urbanisasi.

Pada tahun 2025 mendatang, penduduk Makassar diperkirakan sudah akan memenuhi setiap ruang kota. Tidak ada lagi sudut sudut kota yang tersisa. Pertambahan jumlah penduduk selalu akan diikuti oleh kompleksitas masalah sosial. Jika tidak diantisipasi sejak saat ini, Makassar bisa terjerumus pada umumnya masalah kota besar di dunia yang padat dan kumuh.

Ledakan Populasi
Makassar mengalami laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,22 persen per tahun. Jumlah penduduk tahun 2005 berdasarkan data BPS adalah 1.173.107 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 6.525 jiwa per kilometer persegi (Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan: Kota Makassar dalam Angka 2005). Pada tahun 2008, jumlah penduduk kota ini mencapai 1.310.214 jiwa dengan kepadatan rata-rata 7.457 jiwa per kilometer persegi (Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan: Kota Makassar dalam Angka 2008).

Dalam rencana tata ruang wilayah 2005-2015, Pemerintah Kota Makassar telah merancang kawasan-kawasan terpadu dengan pembatasan jumlah penduduk per kawasan. Untuk menjadi kota yang nyaman dihuni, daya tampung rasional kota seluas 175,7 kilometer persegi ini hanyalah 3,2 juta jiwa. Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, mengatakan, jika jumlah penduduk melampaui angka 3,2 juta jiwa, Makassar akan menjadi kota kumuh dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Namun pertumbuhan penduduk tidak bisa dihambat. Hal ini juga terkait dengan posisi kota Makassar sebagai sentrum pertumbuhan Indonesia timur yang menarik urbanisasi. Pada tahun 2025 mendatang, jumlah penduduk kota Makassar diperkirakan meledak hampir lima kali lipat jumlah penduduk saat ini, yaitu 4,9 juta jiwa dengan kepadatan 28 ribu jiwa per kilometer persegi (Tribun Timur, Makassar 2025: Penduduk 4,9 Juta, Jalanan Macet Total, 16 Februari 2008).

Setiap kota besar di mana pun juga akan selalu menemui masalah yang sama. Yaitu masalah keterbatasan lahan. Jika pertumbuhan pemukiman tidak bisa dikendalikan dan direncanakan, maka pemukiman warga akan segera berubah menjadi kantong kantong pemukiman kumuh. Itulah yang terjadi di banyak kota besar dunia seperti Jakarta (Indonesia) dan Mumbay (India). Pemerintah yang terlalu permisif terhadap pertumbuhan pemukiman ditambah minimnya perencanaan akan membuat kota menjadi sebuah kantung kumuh besar dengan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, dan pencemaran lingkungan.

Demikian juga dengan Makassar. Hingga tahun 2008, kawasan kumuh tersebar di 36 kelurahan dan terdapat di setiap kecamatan. Total luas kawasan kumuh di kota ini adalah 50,47 hektare. Kawasan kumuh terluas terdapat di Kecamatan Manggala, yaitu seluas 13,84 hektare dengan populasi 23.965 jiwa. Kawasan kumuh terluas kedua terdapat di Kecamatan Tamalanrea, yaitu seluas 13,46 hektare dengan populasi 20.426 jiwa.

Dari segi banyaknya warga yang tinggal di kawasan kumuh, Kecamatan Panakkukang menempati ranking pertama. Luas kawasan kumuh di kecamatan ini sebenarnya hanya 5,34 hektare. Namun jumlah orang yang tinggal di dalamnya mencapai 46.471 jiwa (Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar; Luas Wilayah dan Penduduk Kawasan Kumuh Kota Makassar 2008: Pemaparan Tim tentang Draft Awal RPJMD Kota Makassar Tahun 2009-2014 pada Musrenbang 2009; 19 Juni 2009).

Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan cenderung menghabisi lahan lahan terbuka. Dalam perspektif lingkungan, pertumbuhan pemukiman pada akhirnya juga tidak akan menyisakan sedikit pun ruang untuk berbagai jenis vegetasi yang sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh kota dengan tingkat aktifitas yang tinggi. Ruang terbuka hijau (RTH) pada akhirnya menjadi barang yang langka dan membuat kota semakin panas, gersang, dan memiliki tingkat polusi yang tinggi.(Bersambung)